ARGA MAKMUR – Adanya peraturan Bupati
Bengkulu Utara (BU) soal penilaian kualitas pengairan terkait
penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) membuat 6 izin baru dan
perpanjangan harus melalui Dinas PU BU. Bahkan, Informasi yang dihimpun
RB, Dinas PU sudah merekomendasikan kepada Dinas Pertambangan untuk
tidak melanjutkan izin tambang baru sungai di Desa Talang Rendah.
Hal ini terkait lokasi
pertambangan tersebut kini sudah habis masa waktu operasinya. Sedangkan
hingga saat ini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) belum
mengeluarkan izin perpanjangan lantaran membutuhkan rekomendasi Dinas PU
BU.
Dikonfrimasi, Kabid Pengelola
Sumber Daya Air Dinas PU BU Dadang Kosasih, ST, MT tak menampik adanya
salah satu tambang di Kecamatan Hulu Palik yang direkomendasikan Dinas
PU untuk ditutup. Namun ia menolak menjelaskan jika lokasi tambang
tersebut berada di Desa Talang Rendah.
“Yang jelas ada lokasi tambang di Kecamatan Hulu Palik yang kita rekomendasikan untuk tidak diperpanjang,” Kata Dadang.
Diterangkannya keputusan PSDA
meminta Distamben untuk tidak memperpanjang IUP tersebut lantaran jarak
penggalian mengancam bendungan irigasi dan jebatan yang ada di dekatnya.
Sedangkan ada syarat jarak keberadaan penggalian tambang baik di
jembatan maupun bendungan irigasi.
“Kita sudah ukur, jarak tambang
dengan jembatan dan bendungan irigasi tidak sampai 2 KM, sedangkan
jaraknya seharusnya minimal 2 Km. Jadi jelas keberadannya mengancam
jembatan dan bendungan irigasi,” terang Dadang.
Sementara Kadis Tamben Ramadanus,
SE mengaku belum mengetahui mengenai rekomendasi penghentian
perpanjangan izin di tambang batu Desa Talang Rendah tersebut. Namun
hari ini ia akan memastikan terkait kemungkinan IUP yang tidak
diperpanjang lagi dengan adanya rekomendasi Dinas PU BU.
“Memang sekarang sudah ada aturan
yang mengharuskan semua penambangan yang terkait dengan wilayah air
harus dengan rekomendasi PSDA. Jadi saya akan lihat dulu rekomendasinya
seperti apa,” pungkas Ramadanus.(qia)
0 Comments