ARGA MAKMUR – Tak ada
lagi sandungan bagi Eni Khairani untuk kali ketiganya (tiga periode)
menjadi senator di Senayan (Jakarta,red). Disamping perolehan suaranya
nomor dua setelah Ahmad Kanedi yang mencapai 100 ribu suara lebih, kasus
dugaan Tidak Pidana Pemilu yang mengancam menjegalnya juga sudah
hentikan atau ditutup. Sekalipun ia sempat ditetapkan sebagai tersangka
dan mangkir dari panggilan polisi.
Kepastian ditutupkan kasus dugaan TPP
dengan tersangka Eni Khairani, setelah Polres Bengkulu Utara (BU)
kemarin (24/4) resmi menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian
Penyidikan (SP3) yang juga menyeret Kades Pagar Banyu Asdi Dahlan. Bila
Eni dapat dikatakan tak tersentuh sama sekali, lain dengan Banyu Adi
Dahlan yang berlanjut ke pengadilan. Sang kades divonis bersalah oleh
majelis hakim Pengadilan Arga Makmur, yakni hukuman percobaan enam bulan
dan denda Rp 1 juta, subsidair 1 bulan kurungan.
Kendati divonis bersalah Banyu Adi
masih bisa tersenyum, karena hanya hukuman percobaan, artinya ia tak
terlu menjalani kurungan penjara selama 6 bulan, kecuali selama kurun
waktu tersebut terhitung sejak putusan pengadilan, yang bersangkutan
melakukan tindak pidana dan terbukti.
Alasan polisi menerbitkan SP3 terhadap
Eni Khairani, setelah kasus ini tidak tuntas dalam batas waktu 14 hari
sejak pertama kasus ini dilaporkan Panwaskab BU ke penyidik Gakkumdu
Polres BU. Eni tak dapat dihadirkan dan ditemukan polisi selama jalannya
proses penyidikan (kurun 14 hari) itu.
Kapolres Bengkulu Utara AKBP Ahmad
Tarmizi, SH melalui Kasat Reskrim AKP. Rian Suhendi, S.Pt didampingi
Kanit Gakkumdu Ipda. Ardin Silaen menuturkan jika penerbitan SP3 sesuai
hasil gelar perkara. Meskipun sudah menetapkan Eni sebagai tersangka,
namun penyidik tidak bisa menghadirkan yang bersangkutan untuk
diperiksa. Lebih-lebih dihadirkan untuk kepentingan serahterima dengan
kejaksaan.
“Karena habis masa waktu yang sudah ditentukan Undang-undang dan berkas belum lengkap, maka diterbitkan SP3,” ujar Silaen.
Polres katanya, sudah berusaha
semaksimal mungkin menghadirkan Eni Khairani untuk diperiksa dengan
mengirimkan 3 kali surat panggilan ke rumah dan sekretariat kampanye
anggota DPD itu di Kota Bengkulu. Bahkan, Kapolres Ahmad Tarmizi sampai
menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (SP.Kap) sekaligus menjemput
paksa Eni Khairani yang diduga berada di Jakarta.
“Tapi setelah kita sambangi rumahnya di
Jakarta dan beberapa tempat yang diindikasikan lokasi persembunyiannya,
tetap tak membuahkan hasil. Ya kita gagal menemukan tersangka sampai
batas waktu yang ditentukan UU,” pungkas Silaen.
Polres akan segera mengirimkan
pemberitahuan resmi pada pimpinan Gakkumdu lainnya masing-masing Divisi
Hukum Panwaskab BU Bejo, S.Pt, Kasi Pidum Kejari Arma Samhori DJ, SH
terkait penerbitan SP3 tersebut.
Sekadar mengingatkan, Eni Khairani
ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan kampanye di kediaman
Kades Pagar Banyu Asdi Dahlan. Bahkan Asdi sudah dinyatakan bersalah
oleh majelis Hakim PN Arma sesuai
Pasal 278 junto pasal 86 UU No 8 tahun
2012 tentang Pemilu. Sedangka Eni Khairani disangka melanggar pasar 277
Undang-undang yang sama yang berisi mengikutsertakan kades sebagai
pejabat daerah dalam berkampanye. Namun yang bersangkutan gagal diproses
polisi lebih lanjut.(qia)
0 Comments