 |
| Bupati Imron Rosyadi |
Kekurangan stok obat itu karena
menunggaknya dana dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Rp 2,6 miliar
selama 6 bulan yang seharusnya disetorkan ke RSUD Arga Makmur untuk
pelayanan Jamkesmas. Jika hal ini didiamkan, bukan tak mungkin nantinya
warga miskin pemegang Jamkesmas harus merogoh kocek sendiri untuk
membeli obat paten dengan harga mahal lantaran obat Jamkesmas tidak ada.
Bupati BU Dr. Ir. HM. Imron Rosyadi, MM,
M.Si menerangkan mau tidak mau tertunggaknya dana setoran dari Kemenkes
RI untuk pelayanan Jamkesmas tersebut berpengaruh pada stok obat RSUD.
Sebab, baik obat maupun infus yang digunakan pasien Jamkesmas dibeli
dari dana pelayanan dari Kemenkes.
“Yang kita khawatirkan nantinya stok
obat yang kita miliki khusus pasien Jamkesmas habis. Dampaknya sangat
besar, bagaimana mungkin pasien Jamkesmas akan membeli obat paten dengan
harga yang tinggi,” terang Imron.
Imron mengaku sudah melaporkan masalah
kritis obat bagi pasien Jamkesmas ini ke Gubernur Bengkulu untuk
membantu melakukan negosiasi ke Kemenkes RI, sehingga bisa segera
dicarikan solusinya. RSUD Arga Makmur juga sudah berkoordinasi langsung
dengan Kemenkes yang menyebutkan masalah tunggakan ini terjadi di
seluruh Indonesia dengan total tunggakan Rp 1,8 triliun.
“Kita kirimkan surat tertulis pada
Gubernur dengan tembusan ke DPRD Provinsi dan Kabupaten. Harus ada
langkah penyelesaian sehingga tidak membuat masyarakat jadi korban,”
ujar Imron.
Terpisah, Direktur RSUD Arga Makmur
Erdan, SKM, M.Kes mengakui kondisi stok obat Jamkesmas jauh berkurang
seperti biasanya. Namun ia yakin ketersediaan dan ragam obat saat ini
masih bisa melayani penyakit-penyakit yang kerap dikeluhkan masyarakat
yang menggunakan Jamkesmas. “Stok obat masih tersedia, tapi tentunya
tidak bisa terlalu lama,” terang Erdan.
Erdan menerangkan Kemenkes akan
mengalihkan dana pelayanan Jamkesmas yang ada di Dinas Kesehatan BU Rp 5
miliar untuk pelayanan tingkat Puskemas. Hanya saja, dana tersebut
harus ditarik kembali oleh kementerian dan dialokasikan untuk pembayaran
tunggakan di RSUD.(qia)
The Comment : Untuk orang miskin memang segala sesuati dibatasi, termasuk jatah (kewajiban) dari pemerintah untuk 'memelihara' fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kalau untuk kaum 'the have' selalu tersedia kapanpun. uang berbicara!
0 Comments